Apakah semua aset otomatis dibagi dua?
Artikel ini tidak menetapkan bagian masing-masing pasangan. Sebelum membahas pembagian, perlu diketahui aset mana yang dipersoalkan, kapan diperoleh, bagaimana pembayarannya, dan apakah ada perjanjian perkawinan. Nama yang tercantum dalam sertifikat perlu dibaca bersama riwayat perolehannya, bukan dijadikan satu-satunya dasar kesimpulan.
Pasal apa yang perlu diperiksa?
Rujukan awalnya adalah UU 1/1974, Pasal 35 sampai 37: Pasal 35 mengenai harta bersama dan harta bawaan, Pasal 36 mengenai tindakan atas harta, serta Pasal 37 mengenai harta bersama ketika perkawinan putus karena perceraian. Bunyi pasal dalam PDF resmi belum dapat diperiksa langsung melalui alat akses yang digunakan untuk artikel ini.
Karena itu, artikel ini tidak mengutip bunyi pasal atau menjadikan ringkasan tersebut sebagai rumus pembagian. Advokat perlu memeriksa naskah aturan, perjanjian perkawinan, dan perkembangan putusan yang relevan sebelum menilai status aset atau tindakan yang dapat dilakukan.
Bagaimana membuat daftar awal?
- Catat tiap aset, perkiraan waktu perolehan, nama pada dokumen, dan siapa yang menguasainya sekarang.
- Kumpulkan bukti pembelian serta sumber pembayaran, termasuk cicilan yang masih berjalan.
- Pisahkan dokumen aset sebelum perkawinan, hadiah, dan warisan untuk diperiksa statusnya.
- Sertakan perjanjian perkawinan, dokumen kredit atau jaminan, dan putusan perceraian bila sudah ada.
Daftar ini membantu konsultasi, bukan penetapan bahwa seluruh aset atau utang menjadi tanggungan bersama. Jika ada kredit atas rumah, tanyakan juga bagaimana hak pihak pemberi kredit memengaruhi usulan penyelesaian.
Apakah dapat dibahas bersama perkara cerai?
Panduan PA Surabaya bagian A mencantumkan penyelesaian harta bersama dalam kewenangan perkara perkawinan menurut syariah. Namun, daftar kewenangan itu tidak menentukan apakah tuntutan dalam kasus Anda sebaiknya diajukan bersama perkara cerai atau secara terpisah. Bentuk tuntutan, tahap perkara, dan pihak yang berkepentingan perlu dinilai lebih dahulu.
Baca komponen biaya perceraian untuk menyiapkan pertanyaan biaya. Jika keluarga juga mempersoalkan aset peninggalan, baca langkah awal ketika ahli waris tidak sepakat. Ruang lingkup pendampingan dapat dibicarakan melalui layanan harta gono-gini.
Sumber dan batas pemeriksaan
Rujukan terakhir ditinjau pada 8 September 2026. Rujukan ini membantu memberi konteks umum dan tidak menggantikan penilaian hukum berdasarkan dokumen dan fakta perkara.
-
Ditjen PP: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rujukan yang perlu diperiksa: Pasal 35, 36, dan 37 mengenai harta benda dalam perkawinan.
Pemeriksaan terbatas. Halaman identitas dibaca dan PDF resmi uu0011974.pdf diakses. Alat akses mengembalikan data PDF, bukan teks pasal yang dapat diperiksa. Salinan JDIH Kemenkeu tidak merespons. Bunyi pasal dan perkembangan hukumnya belum diverifikasi langsung dalam artikel ini. Tanggal akses: .
-
Pengadilan Agama Surabaya: Jenis Perkara dan Kewenangan. Bagian A (Perkawinan), B (Waris), dan I (Ekonomi Syariah); penjelasan Pasal 49 UU 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU 3/2006.
Bagian rujukan terbaca. Bagian tersebut dapat dibaca. Ini panduan pengadilan, bukan pemeriksaan lengkap seluruh perubahan undang-undang atau penerapannya pada perkara tertentu. Tanggal akses: .
-
Ditjen PP: UU Nomor 3 Tahun 2006, perubahan UU 7/1989. Perubahan Pasal 49 dan penjelasannya mengenai kewenangan Pengadilan Agama.
Pemeriksaan terbatas. Identitas dan hubungan perubahan undang-undang dibaca. PDF tidak menghasilkan teks terbaca; uraian kewenangan dicocokkan dengan panduan PA Surabaya, bukan dengan naskah konsolidasi. Tanggal akses: .
Advokat masih perlu memeriksa aturan terbaru, kewenangan pengadilan, bukti, dan tenggat yang sesuai dengan fakta perkara.